Ketergantungan Ekonomi, Teori dan Fakta

Kinerja pemerintah kembali mendapat sorotan. Tidak hanya masalah penyelesaian kasus BLBI, namun juga melonjaknya semua harga kebutuhan pokok dalam dua bulan belakangan. Inflasi Januari 2008 sebesar 1,77% merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir, dengan inflasi year on year 7,36%.

 

Pengaruh subprime mortage di Amerika Serikat (AS) dan tingginya harga minyak dunia (US$90-US$100) sering disebut biang keladi melonjaknya harga kebutuhan pokok. Ada pendapat lain, subprime mortage sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ke Asia, namun berpengaruh di wilayah Eropa. Namun situasi ini merupakan peringatan akan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap luar negeri, yang ironisnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok bagi rakyat.

 

Faktor lingkungan (eksternal) terlihat lebih memiliki daya kekuatan ketimbang kebijakan pemerintah, baik moneter maupun fiskal. Kebijakan pemerintah seolah-olah menjadi ‘obat penangkal rasa sakit’, sedangkan ‘penyakit’-nya sendiri belum terobati.

 

Ketergantungan internasional

 

Secara teoritis, situasi saat ini mengingatkan kita pada teori dalam ilmu ekonomi pembangunan yang pernah memukau pada dekade 1970-an, yaitu teori ketergantungan internasional. Teori ketergantungan internasional dibagi menjadi tiga, yaitu model ketergantungan neokolonial, model paradigma palsu, dan tesis pembangunan dualistik.

 

Model ketergantungan kolonial merupakan pengembangan dari pemikiran kaum Marxis. Ide utamanya ialah hubungan yang tidak seimbang antara negara pusat yang terdiri dari negara maju dan negara periphery yang terdiri dari negara berkembang. Model ini juga berpendapat bahwa sebagian kecil elite di negara berkembang, misalnya militer, pengusaha, dan penguasa, ikut menciptakan pelestarian keterbelakangan. Sebab mereka ikut melestarikan sistem kapitalis internasional yang tidak adil, menindas, dan mereka memang mendapat keuntungan darinya (Todaro, 2000).

 

Sementara itu, dalam model paradigma palsu, keterbelakangan negara-negara dunia ketiga dihubungkan dengan kesalahan dan ketidaktepatan saran yang diberikan para pengamat atau ‘pakar’ internasional yang bernaung di bawah lembaga bantuan negara maju dan organisasi donor multinasional. Para pakar ini sering menjerumuskan negara berkembang untuk membuat kebijakan yang tidak tepat bahkan melenceng sama sekali.

 

Dengan mengacu kepada Indonesia, pemerintah sebenarnya sadar bahwa situasi saat ini berkaitan dengan implementasi letter of intent dengan IMF, Oktober 1997. Sejak saat itu, peran Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam mengendalikan harga, pemasaran, dan impor bahan-bahan pokok mulai tereliminasi.

 

Ketiga, tesis pembangunan-dualistik bertolak dari anggapan bahwa terdapat jurang pemisah antara negara-negara kaya dan miskin serta antara orang-orang kaya dan miskin di setiap negara. Tesis ini beranggapan bahwa gap itu bersifat baku, permanen, dan kronis sehingga prinsip trickle down effect itu sulit untuk diterima.

 

Teori ketergantungan internasional pada akhirnya ‘tersapu’ oleh pemikiran barat, yaitu kontrarevolusi neoklasik pada 1980-an dan 1990-an. Kontrarevolusi neoklasik berpendapat kondisi keterbelakangan di negara berkembang disebabkan campur tangan pemerintah yang berlebihan dan pengaturan harga yang kurang tepat. Oleh sebab itu, kebijakan yang mendukung pasar bebas (free markets) diperlukan. Teori ini juga berargumen, kemiskinan bukan disebabkan negara maju dan badan-badan internasional yang bersifat predator, melainkan karena campur tangan pemerintah yang kelewat batas, korupsi, inefisiensi di sektor bisnis domestik serta terbatasnya insentif perekonomian.

 

Tiga komponen penting dalam teori ini adalah pendekatan pasar bebas, pendekatan pilihan rasional, dan pendekatan ramah terhadap pasar.

 

Indonesia secara perlahan tapi pasti mendukung konsep pasar bebas. Tidaklah luar biasa jika untuk menopang ketahanan pangan, Indonesia memilih untuk mengimpor beras dari Vietnam dan mengimpor kedelai dari AS. Prinsipnya, jika harga impor lebih murah ketimbang memproduksi sendiri, lalu kenapa kita mesti memproduksi sendiri bahan pangan tersebut?

 

Kebijakan impor sesungguhnya berimplikasi besar bagi perekonomian rakyat. Harga kebutuhan pokok menjadi rentan (jika tidak mau dikatakan terus naik) sebab tergantung pada situasi sosial politik dan harga dunia. Impor makanan pokok juga tidak otomatis dapat menyelesaikan inti masalah pertanian. Di sisi lain, masa kerja pemerintah Yudhoyono-Kalla tidak lebih dari dua tahun lagi, itu pun jika tidak dikurangi proses menuju Pemilu 2009. Akankah beliau berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan dengan kebijakan propetani? Ataukah sebaliknya, kita tetap tidak berdaya menghadapi kenaikan harga bahan pangan dunia? Kita tunggu saja. ***

Oleh: Amalia Falah Alam, Alumnus Pascasarjana Ilmu Ekonomi UI

~ oleh Anti Capitalism pada Februari 22, 2008.

 
%d blogger menyukai ini: