Jalan Neoliberal Bagi Indonesia

Ditulis oleh Tim Media Kerja Budaya 

Hindia Belanda adalah gabus tempat Belanda mengapung, bunyi slogan penguasa kolonial di akhir abad ke-19. Perkebunan swasta dan pemerintah kolonial yang terbentang dari Deli sampai Banyuwangi menghasilkan ratusan juta gulden yang mengalir masuk ke kantong para pemiliknya di negara induk. Hasil kerja kuli kontrak dan buruh perkebunan yang hidup dalam kondisi seperti budak inilah yang menjadi dasar bagi tumbuhnya imperium.
Seperti halnya bekas tanah jajahan yang lain, pada 1945 Indonesia meraih kemerdekaan dalam keadaan terkuras. Para pejabat republik harus bergantian memakai kendaraan yang ditinggalkan Belanda maupun Jepang, sementara departemen-departemen pemerintah harus berbagi ruang dan perabotan yang serba terbatas di bangunan yang sama.
Perang selama empat tahun membuat kehidupan ekonomi porak-poranda. Di banyak tempat rakyat bergerak mengambil kembali tanah dan milik mereka yang dirampas penguasa kolonial. Tapi gerakan merebut kembali kehidupan ini terhenti ketika perundingan terakhir antara pejabat republik dengan penguasa kolonial – di bawah pengawasan Amerika Serikat – memutuskan semua perusahaan dan perkebunan harus dikembalikan kepada pemilik lamanya.
Bukan itu saja. Sementara Belanda mendapat berkah bantuan Marshall Plan sebesar US$359 juta dan ratusan juta lainnya dalam bentuk peralatan militer dan kredit, Amerika Serikat menekan pemerintah Indonesia untuk mengambilalih hutang negara Hindia Belanda sebesar US$1,13 milyar. Ironisnya sekitar US$800 juta hutang itu adalah biaya perang mencegah kemerdekaan Indonesia.
Selama 20 tahun negeri yang baru merdeka ini harus membangun kembali perekonomian, di bawah tekanan negara industri maju yang ingin segera mencaplok kembali apa yang direbut oleh dekolonisasi, subversi dan pemberontakan yang didukung oleh Amerika Serikat, serta kemiskinan merajalela akibat struktur kolonialisme yang tidak dirombak.

Korupsi, Kekerasan dan Neoliberalisme
 14 Februari 1966. Presiden Soekarno dengan sisa-sisa kekuatan yang terus digerogoti mengeluarkan UU No. 1/1966: Indonesia keluar dari IMF dan Bank Dunia yang “ternyata merupakan konsentrasi kaum neo-kolonialisme dan imperialis yang mengutamakan kepentingan golongannya daripada anggota-anggotanya termasuk negara-negara yang baru merdeka dan belum berkembang ekonominya.” Di tengah krisis yang parah, langkah itu tidak banyak artinya. Kekuasaannya tinggal menghitung hari. Para petinggi militer di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, dengan dukungan negara industri maju, lembaga keuangan internasional dan perusahaan-perusahaan raksasa, sudah siap merangsak untuk merebut kekuasaan itu dari tangannya.
Setengah sampai satu juta orang yang dituduh PKI atau terlibat dengan satu lain cara dengan partai tersebut dibunuh, sementara ratusan ribu lainnya disekap dalam kamp-kamp di seluruh Indonesia. Buku sejarah resmi dan para pemenang merayakannya sebagai tindakan heroik “menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman komunis”. Banyak korban dan keluarga mereka sebenarnya tidak pernah berurusan dengan komunisme maupun berencana merebut kekuasaan dari tangan Soekarno seperti yang dituduhkan penguasa. Dan bagi mereka sejarah punya makna berbeda.
Diperkirakan lebih dari dua juta orang kehilangan tanah dan milik mereka dalam berbagai operasi penumpasan, dan harus hidup sebagai pengungsi di tanah air sendiri. Sebagian tewas dibunuh, sementara lainnya dijadikan tenaga kerja paksa oleh penguasa militer di pertambangan dan perkebunan. Keluarga tercerai-berai, memisahkan anak-anak selamanya dari orang tua mereka.
Cap “komunis” yang ditetapkan penguasa dan pengikutnya adalah hukuman mati secara sosial. Mereka yang dikenai cap – termasuk ribuan ahli fisika, matematika, filologi, sastrawan dan dokter bedah – hanya boleh menjual tenaga sebagai kuli bangunan untuk menyambung hidup. Praktek yang sama dengan cap berbeda – seperti Islam radikal, gerombolan pengacau keamanan atau separatis – terus digunakan untuk memaksa semua orang membanting harga diri dan tenaganya, dan berdisiplin dalam Orde Baru. Sementara kekuasaan politik dan ekonomi terpusat di tangan segelintir keluarga elit Orde Baru, jutaan orang terjerembab dalam kantong-kantong kemiskinan yang semakin lebar dan berkembang-biak, melampaui apa yang pernah mereka alami di zaman kolonial.
Dengan petunjuk dari para ekonom dan pejabat Orde Baru serta lembaga keuangan internasional dan negara industri maju, pemerintahan Soeharto menghapus semua hambatan bagi modal internasional untuk menguasai sumber daya alam dan tenaga manusia di Indonesia. Awal tahun 1971 sebuah kesepakatan dibuat untuk membagi-bagi mineral Indonesia kepada perusahaan asing seperti Caltex, Frontier, IIAPCO-Sinclair dan Gulf-Western. Empat tahun sebelumnya, Soeharto terlebih dahulu menyerahkan 1,2 juta hektar tanah di Papua kepada Freeport McMoran dan Rio Tinto. Aturan fiskal disesuaikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan perusahaan-perusahaan ini mengalirkan pendapatannya langsung ke pusat-pusat kemakmuran di Amerika Serikat, Jepang dan Eropa.
Boom minyak yang sempat memberi keleluasaan bagi pemerintahan Soeharto pada tahun 1970-an tidak berlangsung lama, dan seperti kebanyakan negeri Dunia Ketiga lainnya, Indonesia mulai mengembangkan “perekonomian terbuka”. Lahan-lahan baru dibuka untuk eksploitasi sumber daya alam dan pabrik manufaktur ringan. IMF dan Bank Dunia pun memuji angka-angka pertumbuhan ekonomi, dan rezim Soeharto pun menikmati kucuran kredit, penanaman modal langsung, serta perlindungan politik bagi apa pun yang mereka lakukan di dalam negeri.
Pada saat bersamaan, proses industrialisasi ini menyingkirkan jutaan orang lain dari tanah mereka. Banyak di antaranya yang lari ke kota pada usia sangat muda untuk menjual tenaga, sebagai buruh pabrik, kuli angkut maupun pekerja seks. Mereka bekerja delapan sampai duabelas jam, di bawah disiplin keras para pengusaha dan manajer, dengan upah yang hanya cukup untuk makan, sedikit pakaian dan menyewa sebuah kamar kos bersama tiga atau empat rekan lainnya.
Salah satu hasil pembangunan gaya Orde Baru adalah korupsi yang meresap ke dalam struktur kekuasaan, dari tingkat kelurahan sampai istana presiden. Para pejabat tinggi maupun rendah menetapkan bermacam pungutan untuk segala hal, mulai dari investasi dan perdagangan sampai mendaftarkan anak ke sekolah dan mengurus KTP. Dalam laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) disebutkan antara 20-30% dana hutang luar negeri yang disalurkan melalui Bank Dunia mengalir masuk ke kantong para pejabat pemerintah untuk memperkaya diri dan memperluas pengaruh politiknya. Di Timor Lorosae pada 1999 ditemukan bukti-bukti bahwa sebagian hasil hutang itu juga digunakan untuk membiayai kegiatan milisi pro-integrasi yang bersama TNI kemudian menghancurkan wilayah itu.
Krisis dan Tegaknya Neoliberalisme
 Pertengahan tahun 1990-an para penguasa dunia menyambut Indonesia sebagai “keajaiban ekonomi baru”, menyusul Korea Selatan, Taiwan dan Singapura. Sampai awal tahun 1997 Bank Dunia pun menilai masa depan perekonomian sangat cerah. Tapi krisis finansial mengubah segalanya. Seluruh borok pembangunan yang bersandar pada hutang luar negeri dan ekspansi kapitalisme di segala pelosok dan bidang kehidupan mulai memperlihatkan warna asli yang suram. Pemerintahan Soeharto masih berusaha menolak dan menghindari konsekuensi dengan berbagai cara, dan semakin keras kepala. Ia menolak agenda liberalisasi IMF untuk melindungi kepentingan keluarganya, menculik dan membunuh sejumlah aktivis mahasiswa dan menempatkan keluarga serta para kroni di posisi-posisi penting dalam pemerintahan.
Persekutuan aneh terbentuk antara para penganjur liberalisasi dan aktivis yang menentang kediktatoran di bawah payung “reformasi”. Ketika Soeharto mengundurkan diri, arus yang pertama segera mengambil tempat di depan. Kurang dari dua bulan sesudahnya IMF mendesak Habibie untuk mengambilalih tanggung jawab membayar hutang yang ditinggalkan rezim Soeharto. Kesepakatan dibuat dan angka-angka hutang pun semakin membengkak. Dalam waktu tiga tahun setelah krisis hutang luar negeri Indoneisa mencapai US$144 milyar, dengan komposisi 60% hutang pemerintah dan 40% hutang swasta. Tapi sebagian besar hutang pemerintah pun dipakai untuk menalangi hutang dan menyuntikkan modal kepada bank-bank swasta yang bangkrut.
Para pejabat IMF dan Bank Dunia, serta kaum intelektual pendukung neoliberalisme di Indonesia, mengkritik sistem perbankan Indonesia yang rapuh, padahal sepuluh tahun sebelumnya mendorong program deregulasi perbankan tanpa pengawasan dari pemerintah. Amerika Serikat yang selama 32 tahun mendukung kekuasaan Soeharto dalam waktu singkat berubah mengungkap kebobrokan, korupsi dan penyelewengan, dengan menuduh “kebudayaan Asia” sebagai biang keladinya. Kredit milyaran dolar yang tidak dapat dibayar kembali dikutuk sebagai biang penyakit, padahal sebelumnya semua orang memujinya sebagai energi untuk menggerakkan roda pembangunan.
Kaum elit sibuk berdebat dan rakyat lagi yang jadi korbannya. Pemecatan massal terjadi di mana-mana dan kekerasan meningkat akibat frustrasi yang mendalam. Dipicu oleh perebutan kuasa di kalangan elit, dalam waktu dua tahun Indonesia diubah menjadi medan pertempuran yang berakibat 10.000 orang tewas dan memaksa lebih dari satu setengah juta penduduk hidup sebagai pengungsi. Sementara pemotongan subsidi untuk kesehatan dan pendidikan yang diperintahkan IMF membuat jutaan anak terancam kematian dan tidak akan berkembang secara kultural. Reformasi yang sebelumnya dibayangkan sebagai energi pembebasan, menjadi jalan penaklukan seluruh negeri di bawah kekuasaan neoliberalisme.
Hutang adalah alat utama menekan Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan tata ekonomi neoliberal. Milyaran dolar yang dipinjam rezim Soeharto dan kroninya dari IMF, Bank Dunia dan negara industri maju untuk menyingkirkan rakyat, kini harus dibayar kembali oleh para korban. Tuntutan agar hutang di masa lalu dihapuskan, tidak digubris. Menurut lembaga-lembaga keuangan internasional itu, “Indonesia bukanlah negara miskin, dan mampu membayar kembali seluruh hutangnya”. Dan untuk itu mereka pun menyiapkan “paket reformasi” perekonomian yang mengharuskan pemerintah membuka semua sektor kehidupan menjadi lahan cari untung, dan menyedot Indonesia secara bulat-utuh ke dalam arus yang mengalir ke pusat-pusat kemakmuran di negara industri maju.
Tiga kali pergantian pemerintah tidak mengubah keadaan ini, malah sebagian menilainya semakin parah saja. Selama tiga tahun terakhir kita menyaksikan tarik-ulur pemerintah dan IMF dalam merumuskan letter of intent (LOI), yang memuat nasib perekonomian Indonesia di masa mendatang, dan tak satu pun kemenangan bagi rakyat yang berhasil dicatat.
Lahir Bukan untuk Menjadi Budak
 Krisis, kekerasan dan sistem politik yang seperti selalu berujung di jalan buntu, mendesak orang untuk berpikir sendiri tentang cara mempertahankan hidup. Di pedesaan ratusan ribu petani bergerak mengambilalih tanah yang dirampas semasa Orde Baru. Di Rambang lubai, Palembang, riban petani menuntut tanah yang dirampas dengan kekerasan oleh PT Musi Hutan Persada milik PT Barito Pasifik. Sementara di Lombok Tengah rakyat menduduki kantor PT Pengembangan Pariwisata Lombok dan menuntut 1.250 hektar tanah mereka dikembalikan. Proyek pariwisata yang dikelola oleh perusahaan Indra Rukmana dan Pieter Gontha dianggap hanya menciptakan kesenjangan yang makin lebar. Elit lokal yang semasa Orde Baru menduduki tempat terhormat pun tidak didengar, karena sudah terlalu lama bersekongkol dengan perusahaan swasta.
Di sektor industri buruh memprotes berbagai kebijakan dan praktek yang merugikan, mulai dari penetapan upah minimum yang rendah sampai pada penggelapan dana Jamsostek, dan memprotes pemecatan terhadap rekan kerja dengan alasan “perusahaan merugi”. Di pabrik dan tempat kerja lainnya buruh membentuk serikat-serikat untuk membela kepentingannya. Gerakan perempuan menyambut krisis dengan aksi-aksi protes menentang kenaikan harga, pemotongan subsidi kesehatan dan pendidikan yang membuat hidup semakin sengsara.
Perlawanan kerap dihadapi dengan kekerasan dan provokasi untuk meledakkan amarah menjadi kerusuhan rasial, etnik atau agama. Ribuan orang terjerembab ke dalam perangkap, mengobarkan permusuhan kepada sesama dan menjadi budak mesin penghancuran. Segelintir elit terus dibiarkan mengambil keputusan besar dan menyengsarakan hidup banyak orang. Mungkin kita perlu sejumlah besar orang yang melakukan hal-hal kecil untuk mengubah semua ini.

~ oleh Anti Capitalism pada Februari 11, 2008.

 
%d blogger menyukai ini: