Program Perjuangan Gerwani

Gerwani selama ini digambarkan sebagai perempuan agresif dan tak bermoral. Untuk menilik ulang penilaian tersebut, di bawah ini disajikan Program kerja Gerwani yang dibuat pada tahun 1964, setahun sebelum G30S meletus.
Tulisan ini juga untuk menjawab apakah informasi yang diberitakan rezim orba tentang gerwani yang tidak bermoral benar/salah
Hak-hak Wanita:

1. Hak sama dengan laki-laki dalam semua lapangan supaya dijamin, sesuai dengan pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 RI yang menjamin kedudukan dan hak sama bagi warganegara wanita dan laki-laki. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang memungkinkan berlakunja diskriminasi bagi kaum wanita supaja dihapus. Dilaksanakanja Undang-undang No. 68 tahun 1959 tentang persetujuan Konvensi Hak-hak Politik bagi Wanita.

2. Supaya segera dilaksanakan Undang-undang Perkawinan yang melindungi persamaan hak wanita dan laki-laki sesuai dengan prinsip-prinsip Pasal 16 Piagam PBB. Dalam Undang-undang itu supaya dilarang adanya kawin paksa, perkawinan anak-anak, perkosaan dan perceraian yang sewenang-wenang, terhadap wanita, dan hak anak-anak yang orang tuanya bercerai supaya dilindungi.

3. Hak sipil bagi wanita supaya dijamin dan dilaksanakan, misalnya dalam perkawinan campuran supaya kaum wanita berhak memilih kewarganegaraannya sendiri sesuai dengan Undang-undang kewarganegaraan.

4. Supaya PP 19 tahun 1952 diganti dengan Peraturan Pensiun Janda dan Yatim Piatu yang adil, dan pengeluaran pensiun supaya dipermudah.

5. Badan-badan seperti BPPPP (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) dan PPPPP (Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan) di daerah-daerah supaya diperluas, dimana duduk wakil-wakil dari organisasi wanita yang luas. Pembelaannya supaya merata sampai daerah-daerah.

6. Dilaksanakannya Undang-undang pokok Kepegawaian dengan segera dikeluarkannya peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Konvensi ILO No. 100 tentang jaminan upah sama bagi buruh wanita dan laki-laki untuk pekerjaan yang sama nilainya. Dilaksanakannya jaminan hak sama bagi buruh/pegawai wanita dengan buruh/pegawai laki-laki untuk naik pangkat dan menduduki semua jabatan hak untuk mengikuti segala kursus kejuruan dengan syarat-syarat yang sama dan memasuki segala lapangan pekerjaan.

7. Mendesak dilaksanakannya peraturan Pemerintah yang mengatur cuti hamil bagi buruh/pegawai wanita dilapangan Swasta maupun Pemerintah. Sedemikian rupa sehingga menghilangkan pembatasan-pembatasan dan kesulitan-kesulitan serta birokrasi untuk memudahkan setiap buruh/pegawai wanita mendapatkan cuti dan bantuan selama hamil tua, melahirkan anak, menggugurkan kandungan, serta menjusukan anak-anaknya dan cuti haid.

8. Dilaksanakan keamanan dan keselamatan kerja bagi buruh atau pegawai wanita dan diadakannya tempat penitipan baji yang memenuhi syarat kesehatan, Taman Kanak-kanak, diperusahaan Pemerintah dan swasta dan jawatan-jawatan yang banyak buruh atau pegawai wanitanya.

9. Mendesak kepada Pemerintah supaya segera dikeluarkan Undang-undang yang mengatur hubungan-hubungan kerja yang demokratis antara buruh dan majikan disetiap lapangan kerja. Supaya dilarang setiap bentuk pemecatan sewenang-wenang dan massal yang sering dilakukan terhadap buruh/pegawai wanita, dan segera dibentuknya Dewan Peradilan Pegawai/buruh disemua lapangan kerja.

10. Mengintensifkan dan memperluas koperasi-koperasi buruh disetiap lapangan kerja yang bisa meringankan beban kaum buruh wanita dan para isteri buruh.

11. Perlunya segera dihapuskan peraturan-peraturan yang bersumber pada IGO/IGOB untuk mengakhiri diskriminasi mengenai hak-hak wanita dalam jabatan Kepala Desa/Pamong Desa, dan lain-lain.
Supaya segera dihapuskannya berbagai macam kerja tanpa dibayar yang pada hakekatnya sama dengan rodi dan pologoro yang sangat memberatkan kaum tani.

12. Mendesak supaya Pemerintah segera mewujudkan otonomi tingkat III yang menjamin ikut-sertanya wanita tani dalam lembaga-lembaga pemerintah otonomi tingkat III dan supaya diadakan pemilihan-pemilihan secara periodik.

13. Mengharap para pejabat sungguh-sungguh merealisasi hak milik atas tanah bagi wanita tani atas namanya sendiri seperti yang tercantum dalam pasal 9 UU Agraria No. 5/1960.

14. Pemerintah supaya segera melaksanakan Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil dengan cara yang tepat dan merata di semua tingkat daerah dan komposisi Panitia Pertimbangan Kecamatan supaya terdiri dari wakil-wakil tani penggarap, baik wanita maupun laki-laki.

15. Mendesak kepada Pemerintah supaya segera meIaksanakan land-reform secara konsekwen sesuai dengan ketetapan MPRS dan mengikutsertakan wakil-wakil kerja wanita dalam panitia-panitia Pelaksanaan land-reform dan dalam Badan-badan Musyawarah kerja tani di semua tingkat.

16. Pemerintah supaya mewajibkan lintah darat mendaftarkan diri dan mengharuskan menurunkan bunga uang pinjaman dan hutang-hutang kepada lintah darat, yang tidak mendaftarkan harus dianggap tidak sah.

17. Supaya kepada kaum tani, kaum nelayan, tukang-tukang pekerja tangan, pedagang kecil diberi bantuan kredit yang murah, mudah, dan panjang oleh Pemerintah. Serta diperbanyak jumlah pasar-pasat dan alat perhubungan yang mudah dan murah, terutama diluar Jawa, untuk memuidahkan pengangkutan, penjualan dan perbelanjaan kebutuhan sehari-hari. Mengusahakan berdirinya koperasi-koperasi Tani dan Nelayan sampai ke desa-desa.

18. Pajak-pajak negara yang sangat memberatkan beban rumah tangga supaya diringankan, tunggakan pajak bumi, setoran paksa, sistim pologoro, rodi, supaya dihapuskan dan nasib Pamong Desa supaya diperbaiki.

19. Supaya segera diadakan Undang-undang 1192 Kesejahteraan kaum nelayan beserta keluarganya, dan Undang-undang Bagi Hasil Nelayan.

20. Segera dilaksanakannya Proqram Sandang-Pangan dengan diadakan pengendalian harga barang-barang pokok kebutuhan hidup sehari-hari terutama bahan makanan dan pakaian, dengan diadakannya Dewan-dewan Pertimbangan Distribusi mengikutsertakan wakil-wakil organisasi, terutama Buruh, Tani dan Wanita. Supaya Pemerintah mengambil tindakan tegas dan keras terhadap orang-orang yang melakukan penimbunan dan spekulasi-spekulasi, dan dengan sungguh-sungguh berusaha untuk mencukupi persediaan bahan pokok serta melaksanakan distribusi secara mudah, murah, dan merata, dengan jalan melewati koperasi-koperasi, RK-RK, RT-RT.

21. Anggaran belanja untuk kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak supaya diperbesar. Balai-balai pengobatan, klinik-klinik persalinan, biro-biro konsultasi dan BKIA-BKIA (Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak) serta jumlah bidan-bidan supaya diperbanyak sampai ke kecamatan-kecamatan. Pendidikan bagi dukun-dukun baji serta pendidikan kesehatan Rakjat supaya diperluas dan diadakan peraturan tarif dokter/Bidan, yang ringan dan harga obat-obatan yang murah, sesuai dengan Keputusan MPRS.

22. Mendesak aqar supaya segala bentuk dan perwujudan ebudayaan dan Kesenian menjadi milik seluruh Rakjat dan menjinarkan sifat-sifat nasional.

Hak-hak Anak:

23. Anggaran belanja PD&K. supaya ditambah. Gedung-gedung sekolah yang memenuhi syarat kesehatan, sekolah-sekolah kejuruan supaya diperbanyak, dan usaha pemberantasan Buta Huruf serta meningkatkan taraf kebudayaan nasional diperluas sesuai dengan keputusan MPRS.

24. Bagi para pemuda dan anak-anak supaya ada jaminan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan bakatnya.

25. Segera diadakan Undang-undang Wajib Belajar dengan mempersiapkan syarat-syarat pelaksanaannya dan supaya dijamin keseragaman buku-buku pelajaran dengan harga yang murah, mulai dari S.R. sampai Universitas.

26. Taman Kanak-kanak supaya diperluas dan diberi bantuan oleh Pemerintah.

27. Jumlah taman-taman bermain bagi anak-anak diadakan serta diperbanyak.

28. Perederan film, penerbitan cabul yang mempropagandakan kejahatan dan perang, supaya dilarang dan dijimin perluasan film/penerbitan yang bersifat mendidik, dan sesuai dengan perkembangan jiwa anak-anak.

Keamanan/Hak-hak Demokrasi:

29. Dilaksanakannya Ketetapan MPRS mengenai pemulihan keamanan dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan dimulai penurunan/penghapusan tingkat keadaan bahaya bagi daerah-daerah yang sudah aman.

30. Hak-hak dan kebebasan demokrasi bagi Rakjat diseluruh daerah-daerah untuk menjamin ikut-sertanya Rakjat dalam melaksanakan pembangunan Nasional Semesta Berencana.

Kemerdekaan Nasional yang Penuh:

31. Ikutserta aktif dalam perjuangan Pembebasan Irian Barat serta pengembalian kedalam kekuasaan Republik Indonesia.

Perdamaian:
32. Dilaksanakannya Kerangka Ketiga Manipol mengenai Persahabatan dan Solidaritet Internasional atas saling menghormat dan kerjasama untuk melawan persiapan-persiapan perang dan membentuk satu Dunia Baru yang bersih dari imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme untuk mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

33. Tenaga atom supaya digunakan untuk maksud-maksud damai/pemakaian senjata nuklir yang membahayakan keselamatan umat manusia supaya dilarang.

~ oleh Anti Capitalism pada Januari 31, 2008.

Satu Tanggapan to “Program Perjuangan Gerwani”

  1. […] https://redbulletin.wordpress.com/2008/01/31/program-perjuangan-gerwani/, diakses pada tanggal 3 Juni 2008 […]

Komentar ditutup.

 
%d blogger menyukai ini: