Kematian Soeharto harus menjadi Momentum Pemerintah untuk terus Menuntaskan Pelanggaran Berat HAM

Oleh Kontras

Senin, 28 Januari 2008

Atas meninggalnya Soeharto, kami menyampaikan belasungkawa pada keluarga. Namun begitu, Pemerintah dan Bangsa Indonesia harus jalan terus. Indonesia harus menyelesaikan warisan masa lalu dari Pemerintahan Soeharto. Kita tak bisa melupakan masa lalu. Kita harus terus mengingat dan secara bersama menyelesaikan berbagai warisan masa lalu itu secara bermartabat, yaitu lewat proses hukum dan keadilan yang layak.

Ada sejumlah hal yang ingin kami sampaikan;

Pertama, kami kecewa bahwa hingga akhir hayat mantan Presiden Soeharto, Pemerintah belum juga mampu menyelesaikan berbagai warisan masa lalu, yakni korupsi massif dan pelanggaran-pelanggaran HAM. Ada begitu banyak orang yang mati dan hilang di masa pemerintahannya. Mereka yang mati adalah juga keluarga, ayah, ibu, suami, istri atau anak dari seseorang yang juga manusia dan wajib diperlakukan secara manusiawi.

Peristiwa hari ini bukan akhir dari impunitas. Bukan akhir dari kewajiban pemerintah Indonesia untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran berat HAM dan Korupsi. Kematian Soeharto harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk terus bekerja keras mengungkap kebenaran dan mengadili pelaku-pelakunya.

Upaya mengungkap kebenaran dan mengadili pelaku tidak semata-mata merupakan kewajiban pemerintah akan tetapi juga merupakan prasyarat perbaikan bangsa. Bangsa yang besar harus berani menghadapi kebenaran atas kesalahannya dimasa lalu. Karena dengan kesalahan tersebut sebuah bangsa bisa menghindari kesalahan yang sama, seperti kediktatoran pemerintah.

Kedua, Kematian Soeharto hanya menggugurkan kesempatan bagi almarhum untuk membela diri dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahannya secara individual.

Lebih jauh, kematian tersebut tidak berimplikasi pada penghapusan pertanggung jawaban terhadap pejabat-pejabat lain (kroni-kroni) yang terlibat dalam kejahatan-kejahatan yang sistematis.

Ketiga, Pengampunan atau pemaafan merupakan hak dari para korban dan keluarga korban. Pemaafan dan pengampunan hanya dapat diberikan kepada mereka dideritakan dan dirugikan oleh kebijakan dan perilaku orde baru. Pengampunan dan pemaafan kepada HM Soeharto tidak bisa diberikan oleh pemerintah karena kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Pemerintah (dimasa lalu). Jika pemaafan dan pengampunan diberikan maka akan terjadi Pemaafan dan pengampunan bagi diri sendiri oleh pemerintah (self amnesty).

Keempat, kami meminta pemerintah untuk memberikan atau menjamin pemakaman yang layak kepada Almarhum HM Soeharto. Namun Pemerintah harus tetap mempertimbangkan status terdakwa Soeharto yang masih belum terkoreksi melalui proses yang sah dimata hukum dalam ketrlibatannya dimasa lalu dalam sejumlah kejahatan, seperti Pembunuhan dan pemenjaraan  massal 1965, Kejahatan terhadap kelompok Islam (peristiwa Tanjung Priok dan Talangsari), Pembunuhan misterius 1980-an, operasi militer di Aceh dan Papua, Invasi ke Timor Leste, Penembakan mahasiswa, Penghilangan dan penculikan aktifis pro demokrasi 1997-1998.

Agusto Pinochet/Chile
  • Tidak ada pemakaman resmi kenegaraan
  • Hanya ada pemakaman kemilteran
  • Presiden Chile saat itu menolak hadir
  • Kudeta terhadap Presiden sah terdahulunya Salvadore allende
  • Tidak menyatakan belasungkawa terhadap Salvadore allende
  • Terlibat dalam praktek kekerasan, bahkan menjadi diktator yang menggunakan penghilangan orang secara paksa
PW Botha/Afrika Selatan
  • Tidak ada pemakaman kenegaraan
  • Terjadi perdebatan apakah harus diberikan pemakaman resmi kenegaraan
  • Keluarga menolak pemerintah memberikan pemakaman resmi
Idi Amin/Uganda
  • Presiden Mosevani menolak berduka cita untuk Diktator Idi Amin
  • Mosevani merupakan korban pemerintahan Idi Amin
  • Mosevani terlibat pelanggaran berat HAM

Haris Azhar
Deputy Coordinator

KontraS
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Commission for “Disappeared” and Victim of Violence
http://www.kontras.org
Jakarta-INDONESIA

~ oleh Anti Capitalism pada Januari 28, 2008.

 
%d blogger menyukai ini: