Di-PHK Sepihak, Buruh PT VJR 2008

Ratusan buruh PT Victor Jaya Raya (PT VJR), Rabu (1/7), mendatangi gedung DPRD Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan. Dikomandoi Biro Bantuan Hukum Universitas HKBP Nommensen ini (BBHUN) mereka meminta DPRD Sumut memfasilisasi pertemuan dengan pihak PT VJR terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.

Koordinator Lapangan Herman mengatakan, para buruh yang sudah bekerja di atas satu tahun itu diberikan gaji di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK). Bahkan, di antara buruh itu ada yang sudah bekerja selama 14 tahun.

Yang paling menyedihkan, mereka (para buruh-red) tidak didaftarkan pihak perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), sehingga mereka tidak memperoleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). “Sekarang, mereka sudah di-PHK oleh perusahaan secara sepihak dan hanya
diberikan pesangon 2 bulan gaji,” tambah dia.

Pada kesempatan itu, mereka juga mempersoalkan tindakan semena-mena dari Kepala Personalia PT VJR Uci Sihombing yang telah melakukan pelecehan dengan melontarkan kata-kata tidak senonoh kepada buruh wanita.

Kemudian, massa pun melanjutkan aksinya di depan pintu masuk gedung wakil rakyat itu. Di sini para buruh diterima Wakil Ketua Komisi A Abdul Hakim Siagian SH dan anggota Komisi C Ir Edison Sianturi, sementara beberapa orang kuasa hukum buruh masuk menemui anggota Komisi E DPRD Sumut untuk membicarakan permasalahan yang terjadi.

Kepada para buruh, Abdul Hakim dan Edison berjanji akan menjembatani sekaligus menuntaskan masalah PHK sepihak tersebut. “Ini negara hukum, pelanggaran terhadap hak-hak buruh merupakan pelanggaran hukum,” kata Abdul Hakim.

Untuk itu, ujarnya, ketua dewan akan didesak untuk segera mengagendakan pertemuan terpadu karena menyangkut penanaman modal asing (PMA). “Kita butuh investasi, tapi tidak butuh modal asing yang imperialis dan membodoh-bodohi rakyat,” kata Hakim.

Sementara Edison menyatakan untuk dapat menyelesaikan masalah itu, para buruh diminta menyerahkan data dan kronologis PHK sepihak tersebut.

Sedang pada pertemuan terbuka dengan kuasa hukum para buruh, Komisi E DPRD Sumut dipastikan akan mengagendakan pertemuan antara buruh dengan PT VJR untuk membicarakan sistem penggajian dan persoalan pemecatan secara sepihak. Namun, dewan memiliki prosedur pemanggilan yang bertahap.

Sedangkan kuasa hukum buruh dipimpin Martin Simangunsong SH MHum meminta DPRD Sumut untuk serius menangani masalah buruh ini. Apalagi, PT VJR yang sekarang dipimpin oleh Hwang Jang Suk asal Korea sangat kejam dan berlaku seperti penjajah.

“Mereka (para buruh-red) diperlakukan seperti budak di zaman penjajahan,” ungkapnya.

~ oleh Anti Capitalism pada Januari 23, 2008.

 
%d blogger menyukai ini: