BURUH DI PALU DI PHK SECARA SEPIHAK

Empat orang Buruh yang bekerja di Perusahaan PT Surya Setia Sejahtera tidak pernah mengira bahwa hari itu Sabtu 1 Desember 2001 adalah hari terakhir mereka bekerja pada Perusahaan. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa panggilan pimpinan perusahaan yang bergerak disektor jasa ini (Sugianto) adalah vonis bagi PHK mereka.Sore itu Sugianto memanggil menghadap keempat buruh ini satu persatu dan dengan alasan efisiensi perusahaan mengambil kebijakan untuk mengurangi tenaga kerja. Alasan ini terasa mengherankan mereka karena setahu mereka perusahaan yang menjadi distributor produk-produk Wings di Sulawesi Tengah ini malah sedang membangun gudang yang lebih besar lagi sekarang untuk menampung barangnya, sehingga mereka berpikir adalah tidak mungkin perusahaan mengurangi buruhnya disaat pekerjaan semakin bertambah banyak.

Apa yang menjadi pikiran para buruh ini ternyata betul setelah bersama kami (LBH Rakyat Palu) yang diberi kuasa oleh buruh untuk membantu penyelesaian masalah ini datang ke tempat perusahaan di Jl. Sungai Mutong No. 10 Palu.

Setelah menunggu sekitar 3 Jam barulah kami tahu dari pimpinan perusahaan bahwa >menurut perusahaan mereka melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap keempat buruh tersebut adalah karena manajemen perusahaan menganggap mereka melakukan beberapa kesalahan sehingga harus diambil langkah PHK terhadap keempat buruh itu. Tapi anehnya Sugianto menyatakan bahwa waktu melakukan PHK kepada buruh Dia memberitahukan bahwa alasan PHK adalah karena perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja hanyalah untuk tidak menyebutkan kesalahan-kesalahan yang dianggap dilakukan oleh buruh, Sebagai contoh dia mengungkapkan Pardin (salah seorang Buruh yang di PHK) telah melakukan kesalahan berupa Menabrak sapi ketika di Mamboro ketika sedang mengantarkan barang kepada pelanggan, karenanya sejak saat itu gaji Pardin di Potong untuk mengganti kerugian perusahaan sekalipun apa yang dialami pardin masuk dalam kategori kecelakaan kerja yang harusnya menjadi tanggungan perusahaan. dan katanya lagi setelah kejadian itu berulangkali terjadi kekurangan barang di Kendaraan yang menjadi tanggung jawab Pardin (Pardin bekerja sebagai Sopir Pengantar Barang), setelah kami tanyakan apakah manajemen punya bukti atas hal itu dia mengatakan tidak dan dia juga menyatakan belum pernah mempersoalkan hal ini. Hingga kami berkesimpulan alasan yang dikemukakan pada kami hanyalah upaya untuk menghindar dari membayar apa yang harusnya jadi hak seorang buruh jika di PHK.

Apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan seperti tersebut diatas, adalah tindakan PHK sepihak yang secara nyata menetang ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1964 tentang PHK diperusahaan swasta, Jo Kep. Menaker RI No. 150 Tahun 2000, yang secara tegas menyatakan bahwa semua PHK harus seizin P4D untuk PHK perorangan (yang tidak melebihi 10 orang) dan P4P untuk PHK yang bersifat massal. Yang lebih sial lagi, setelah melakukan PHK secara sepihak, hak-hak buruhpun masih tidak dipenuhi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Mereka hanya diberi pesangon sebesar Rp. 500.000,- (yang setara dengan dua bln upah), yang nota bene masih jauh dari apa yang seharusnya diterima oleh klien kami, jika merujuk secara konsisten terhadap ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana secara tegas disebut dalam pasa;l 22, 23, 24 dan 27 Kepmen No 150 Thn 2000. Selain itu selama bekerja diperusahaan tersebut buruh tidak tahu hak-haknya selain dari menerima upah bulanan karena peraturan peusahaan yang dimiliki oleh peusahaan tidak pernah disosialisasikan dan sepertinya keberadaan peraturan perusahaan hanyalah untuk menggugurkan kewajiban perusahaan dan bukan untuk menjamin terlaksananya tata hubungan dalam perusahaan secara harmonis. Berangkat dari apa yang dikemukakan diatas maka kami selaku kuasa hukum, menyatakan :

1. Menolak PHK Sepihak yang dilakukan oleh Pimpinan perusahaan
2. Meminta agar pihak perusahaan menyelesaikan permasalahan ini sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, khususnya menyangkut hak-hak klien kami (baik upah maupun pesangon) yang belum dipenuhi sepenuhnya oleh pihak perusahaan.
3. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Kep. Menaker RI No. 150 Tahun 2000 khususnya pada pasal 24 point d ditetapkan bahwa penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15 % dari uang pesangon.Untuk itu kami menuntut agar pihak perusahaan membayarkan uang perumahan dan pengobatan berdasarkan ketentuan yang tercantum diatas. Setelah melakukan perundingan selama hampir satu jam akhirnya pihak manajemen menyatakan akan mempelajari kembali tuntuan para buruh untuk penyelesaian kasus ini dan dijadwalkan akan bertemu kembali pada besok hari, rabul 5 Desember 2001 Siang.

~ oleh Anti Capitalism pada Januari 23, 2008.

 
%d blogger menyukai ini: